TASIKMALAYA — Rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya menuai kritik tajam. Langkah yang disebut-sebut sebagai upaya menambal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 182 miliar itu dinilai tidak tepat sasaran.
Kesejahteraan 6.000 ASN Terancam Dipangkas 40 Persen
H. Denny Romdony, politisi senior dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tasikmalaya, menyampaikan peringatan keras dalam sebuah diskusi. Ia menegaskan bahwa pemotongan TPP hingga 40 persen akan berdampak langsung pada kesejahteraan sekitar 6.000 pegawai di lingkungan Pemkot.
"Jangan jadikan kesejahteraan 6.000 pegawai sebagai tumbal kegagalan manajemen anggaran," ujar Denny dalam episode terbaru program Perspektif.
Alarm Fiskal di Tengah Defisit Rp 182 Miliar
Defisit anggaran yang mencapai Rp 182 miliar disebut Denny sebagai alarm fiskal bagi Wali Kota Tasikmalaya. Ia mendorong agar eksekutif tidak mengambil jalan pintas dengan memangkas hak pegawai yang telah dianggarkan sebelumnya.
Menurutnya, kebijakan pemotongan TPP justru berpotensi menurunkan kinerja birokrasi di tengah tekanan fiskal yang sudah berat. Denny meminta agar Pemkot lebih dulu mengkaji ulang pos-pos belanja lain yang dinilai kurang prioritas.
Peringatan Keras untuk Wali Kota Tasikmalaya
Denny Romdony menekankan bahwa persoalan defisit harus diselesaikan secara struktural, bukan dengan mengorbankan pegawai negeri yang menjadi tulang punggung pelayanan publik. Ia meminta agar Wali Kota dan jajarannya lebih transparan dalam mengelola keuangan daerah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kota Tasikmalaya terkait rencana pemotongan TPP ASN tersebut. Rencana ini masih akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD Kota Tasikmalaya dalam waktu dekat.
