BANDUNG — Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Raden Vini Adiani Dewi, menyatakan pihaknya menghitung kasus ISPA per minggu untuk memantau potensi kegawatdaruratan. Pada pekan ke-36, laporan kasus sempat naik saat abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau masuk ke sejumlah wilayah Jawa Barat.
Kenaikan itu tidak berlangsung lama. Setelah periode tersebut, jumlah laporan kasus ISPA kembali menurun dan berada dalam batas yang dapat dikendalikan.
Kenaikan Terbesar Terjadi di Depok dan Bekasi
Hasil pemantauan Dinkes Jabar menunjukkan peningkatan laporan ISPA paling banyak terjadi di wilayah yang terdampak abu vulkanik. Kota Depok dan Kota Bekasi mencatat kenaikan paling signifikan dibandingkan kabupaten dan kota lain di Jawa Barat.
"Nah, tapi itu terjadi ternyata sebagian besar di daerah-daerah yang terkena abu Depok, Bekasi, ya. Itu kenaikan signifikan pelaporan ISPA-nya memang," kata Vini, Minggu 27 September 2026.
Ambang Batas Kewaspadaan 8.000 Kasus per Pekan
Dinkes Jabar memakai indikator ambang batas untuk memantau potensi kejadian luar biasa atau kondisi kegawatdaruratan kesehatan. Batas maksimal yang ditetapkan adalah 8.000 kasus per pekan se-Jawa Barat.
"Tapi ada batas maksimal namanya. Ya, batas maksimal itu kalau di atas 8.000, nah itu kita tidak melampaui batas itu. Jadi kalau melampaui batas itu baru kita ada kegawatdaruratan," ucapnya.
Karena belum melewati ambang tersebut, Dinkes Jabar tidak mengategorikan kenaikan itu sebagai lonjakan kasus yang memerlukan penetapan status darurat.
"Jadi tidak dimasukkan bahwa ini adalah sebuah kasus yang melonjak tajam gitu ya," katanya.
Pemantauan Berlanjut di Seluruh Kabupaten dan Kota
Vini menjelaskan, pemantauan kasus ISPA dilakukan rutin di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat. Langkah itu untuk mengantisipasi potensi peningkatan kasus, terutama di wilayah yang berulang kali terdampak abu vulkanik.
"Kita kan kalau melihat sesuatu itu dihitung per minggu, di minggu ke-36 itu memang ada peningkatan, terutama pada saat kemarin terjadi abu vulkanik. Ya, yang tadinya kalau tidak salah 6.000 tuh naik sampai 8.000 se-Jawa Barat," kata Vini.
Dinkes Jabar belum merinci jumlah kasus terbaru pasca-penurunan. Namun pemantauan pekanan tetap jadi acuan utama sebelum menentukan status kegawatdaruratan kesehatan di provinsi itu.
