BANDUNG — Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2026 menjadi bentuk evaluasi terhadap kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan pemerintah daerah. Penilaiannya tidak berhenti pada pemberian trofi, melainkan menjadi umpan balik untuk memperbaiki proses pembangunan di daerah.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menilai PPD 2026 harus mendorong pemerintah daerah menerjemahkan hasil penilaian menjadi perbaikan dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. Perbaikan itu penting agar kebijakan pembangunan daerah tetap selaras dengan prioritas pembangunan nasional di masing-masing wilayah.
Selain memperbaiki perencanaan, penghargaan tersebut diharapkan memperkuat inovasi daerah untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut penghargaan itu sebagai dorongan bagi Pemprov Jabar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut dia, keterbatasan anggaran tidak semestinya menjadi alasan pemerintah mengurangi kualitas pelayanan publik.
"Karena wilayah dengan keterbatasannya akan memicu inovasi. Untuk apa? Inovasi untuk memberikan pelayanan publik memenuhi kebutuhan dasar masyarakat," kata Dedi.
Di sektor kesejahteraan, perhatian diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk sanitasi dan hunian yang layak. Anggaran perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) naik dari sekitar Rp17,5 juta menjadi Rp40 juta per unit.
"Karena saya ingin meningkatkan derajat orang," ujar Dedi.
Pemprov Jabar juga menyiapkan perluasan perlindungan bagi pekerja sektor informal. Mulai tahun depan, jaminan asuransi ketenagakerjaan akan diperluas kepada kelompok seperti petani dan nelayan.
Jumlah pekerja informal yang ditargetkan mendapat perlindungan mencapai sekitar 5,7 juta jiwa. Perluasan jaminan ini menjadi salah satu agenda Pemprov Jabar untuk memperkuat perlindungan sosial dan memastikan pekerja informal memperoleh jaminan ketika menghadapi risiko kerja.
Di sektor pendidikan, Pemprov Jabar menambah jumlah sekolah, ruang kelas baru, serta tenaga pendidik. Langkah itu diarahkan untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi warga Jawa Barat.
Pada sektor infrastruktur, pemerintah daerah berupaya memastikan kondisi jalan semakin baik, termasuk dari sisi lebar dan panjang jalan yang dibutuhkan masyarakat. Fasilitas pendukung turut didorong melalui penerangan jalan umum (PJU) serta kamera pengawas atau CCTV yang terhubung.
Capaian Terbaik I PPD 2026 sekaligus menjadi tantangan bagi Pemprov Jabar untuk mempertahankan kualitas perencanaan. Penghargaan itu dinilai baru bermakna bila diikuti peningkatan pelayanan yang dirasakan langsung masyarakat.