JAKARTA — Irjen Pol Hengki masuk dalam daftar 88 Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) Polri yang dimutasi awal Oktober 2026. Dari total tersebut, 51 di antaranya berpangkat Irjen Pol, termasuk Hengki yang kini mengemban tugas sebagai Kapolda Jawa Barat.
Mutasi itu dilakukan Jenderal Pol Suyudi sehari setelah dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu 1 Oktober 2026. Surat Telegram Kapolri bernomor ST/2205/X/KEP./2026 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polri ditandatangani Kamis 2 Oktober 2026.
Hengki merupakan jenderal bintang dua dengan pengalaman panjang di bidang reserse. Latar belakang itu menjadi pertimbangan tersendiri saat ia dipercaya memimpin Polda Jawa Barat, salah satu polda dengan wilayah hukum terluas dan jumlah personel terbanyak di Indonesia.
Jawa Barat mencakup 27 kabupaten dan kota dengan karakteristik kriminalitas yang beragam, mulai dari kejahatan jalanan di kawasan perkotaan hingga konflik agraria di wilayah pedesaan. Pengalaman reserse dinilai relevan untuk menghadapi tantangan tersebut.
Kebijakan mutasi, rotasi, dan promosi jabatan kali ini menyentuh hampir seluruh strata kepangkatan di lingkungan Polri. Berikut rinciannya:
Jumlah 88 perwira yang dimutasi dalam satu surat telegram terhitung besar untuk ukuran mutasi awal kepemimpinan Kapolri. Pola ini lazim dilakukan untuk memastikan struktur organisasi selaras dengan arah kebijakan pimpinan baru.
Irjen Pol Pipit Rismanto sebelumnya menjabat Kapolda Jawa Barat. Mutasi ini mengakhiri masa tugasnya di Polda Jabar dan membuka jalan bagi Hengki untuk menempati posisi tersebut.
Belum ada keterangan resmi mengenai penugasan baru bagi Pipit Rismanto dalam surat telegram yang sama. Rotasi jabatan di lingkungan Polri umumnya diikuti dengan penempatan baru pada surat telegram berikutnya.
Pergantian Kapolda membawa konsekuensi pada penyesuaian program prioritas di wilayah hukum Polda Jabar. Setiap Kapolda baru biasanya menetapkan fokus penanganan yang disesuaikan dengan kondisi keamanan dan instruksi Kapolri.
Bagi warga Jawa Barat, perubahan ini berdampak langsung pada arah kebijakan kepolisian di tingkat kewilayahan, termasuk penanganan kasus yang menjadi perhatian publik dan pengaturan pengamanan agenda besar di daerah.