Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menggandeng Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat merombak struktur ekonomi warga Nahdliyin dari pola agraris tradisional menjadi masyarakat industri berbasis keterampilan otot dan otak. Kerja sama itu dimatangkan dalam pertemuan Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko bersama Ketua PWNU Jabar Juhadi Muhammad di Kantor PWNU Jawa Barat, Bandung. Tahap awal proyek ini menyasar 10 titik kecamatan dari total 620 kecamatan di Jawa Barat pada akhir tahun ini.
BANDUNG — Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menyebut program pengentasan kemiskinan yang diusung Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar penyaluran bantuan langsung tunai atau bansos untuk kebutuhan mendesak. Menurut dia, program tersebut dirancang merombak sistem ekonomi sehingga perilaku sosial masyarakat ikut berubah.
Perombakan itu menyasar warga Nahdliyin di Jawa Barat yang selama ini bertumpu pada kultur agraris tradisional berbasis kesuburan alam dan otot. BP Taskin ingin menggeser pola tersebut ke masyarakat industri yang mengandalkan keterampilan otot sekaligus otak.
BP Taskin memproyeksikan perombakan ekonomi warga NU tahap awal direalisasikan lewat pembentukan ekosistem Badan Usaha Milik NU (BUMNU). Eksekusi pertama menyasar 10 titik kecamatan se-Jawa Barat pada akhir tahun ini.
Jumlah itu baru sebagian kecil dari 620 kecamatan yang tersebar di wilayah Jawa Barat. Pemilihan titik awal belum dijelaskan rinci dalam pertemuan tersebut.
Budiman menilai jaringan 13 ribu pesantren serta ekosistem 26 juta warga Nahdliyin di Jawa Barat merupakan pasar mandiri yang sangat masif. Potensi itu dinilai cukup untuk menopang produksi skala daerah tanpa bergantung pasokan luar.
Karena itu, warga NU diminta berani mengubah peran dari sekadar konsumen menjadi produsen. Komoditas cepat habis (Fast Moving Consumer Goods/FMCG) seperti perlengkapan mandi, bumbu dapur, hingga jamu-jamuan disebut sebagai pintu masuk yang paling masuk akal.
"NU adalah pemilik pasar. Kalau ada orang NU mengembangkan BUMNU terus pertanyaannya gimana memasarkannya, itu saja saya katakan ini aneh. Jadi NU jangan bertanya gimana memasarkannya, itu pertanyaan yang tidak boleh. Kalau NU, ya aku adalah pasar, sekaligus kita mau mendorong aku adalah produsen," kata Budiman.
Dalam skema pemberdayaan ini, BP Taskin bertindak sebagai koordinator orkestrasi antar-kementerian. Instansi yang dilibatkan meliputi Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, hingga Kementerian Perdagangan.
Kolaborasi lintas kementerian itu bertujuan mengintegrasikan rantai produksi BUMNU dari hulu hingga hilir. Dengan begitu, produk yang dihasilkan warga NU tidak berhenti di tingkat produksi, tetapi punya jalur distribusi dan pasar yang jelas.
Ketua PWNU Jawa Barat Juhadi Muhammad menyambut baik sinergi bersama BP Taskin. Ia menegaskan komitmennya segera mentransformasikan program pemberdayaan ekonomi tersebut hingga ke tingkat pesantren, lembaga pendidikan, dan majelis taklim di daerah.
"Oleh karena itu, diskusi kami PWNU dengan BP Taskin, mudah-mudahan ini nanti akan ditindaklanjuti dan PWNU akan turun ke bawah. Mudah-mudahan warga negara Indonesia ini bisa sejahtera dari alam dan otot menjadi otot dan otak," kata Juhadi.
Melalui integrasi modal sosial dan orkestrasi kebijakan pemerintah pusat, kerja sama BP Taskin dan PWNU Jabar ditargetkan mampu memutus rantai ketimpangan ekonomi. Arah akhirnya adalah mengakselerasi warga miskin berbasis agraris menuju kemandirian ekonomi daerah secara berkelanjutan.