JAWA BARAT — Kementerian ESDM menetapkan PT Nations Petroleum, perusahaan di bawah Arsari Group milik Hashim Djojohadikusumo, sebagai salah satu pemenang lelang wilayah kerja migas Natuna D-Alpha melalui Surat Keputusan Nomor 108.K/MG.4/DJM/2026. Keputusan itu memicu pertanyaan soal etika publik karena Hashim menjabat Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim. Posisi ganda ini dinilai berpotensi merusak kredibilitas diplomasi iklim Indonesia di mata dunia.
Paragraf pembuka: Hashim Djojohadikusumo memang dikenal sebagai pengusaha dengan gurita bisnis di sektor energi. Namun jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim membuat keterlibatannya dalam lelang migas Natuna D-Alpha menjadi sorotan. Blok migas di Natuna itu bukan wilayah biasa — selain menyimpan cadangan gas melimpah, kandungan karbon dioksidanya mencapai sekitar 72 persen.
Dari sisi hukum formal, seorang pejabat negara yang memiliki bisnis di sektor energi fosil belum tentu melanggar aturan. Tidak ada pasal yang secara eksplisit melarangnya. Namun etika publik bekerja di ranah yang berbeda.
Standar integritas pejabat publik melampaui batas formal hukum pidana korupsi. Pejabat terikat kewajiban moral untuk menghindari situasi yang secara rasional memunculkan persepsi bahwa kebijakan negara dibuat demi melindungi kepentingan privat. Ketika posisi utusan khusus iklim disandang pemilik atau afiliasi bisnis energi fosil, defisit kepercayaan publik internasional akan terbentuk dengan sendirinya.
Wilayah kerja Natuna D-Alpha selama ini dikenal sebagai salah satu blok gas terbesar di Indonesia. Kandungan CO2 yang tinggi — sekitar 72 persen — menjadikan pengelolaannya menantang secara teknis sekaligus sensitif secara iklim. Pengembangan blok ini membutuhkan teknologi penangkapan karbon yang mahal dan kompleks.
Pertanyaan yang kemudian muncul: apakah komitmen iklim Indonesia masih menjadi prioritas, atau justru tergeser oleh kepentingan korporasi? Publik internasional berhak bertanya apakah Indonesia sedang menjalankan greenwashing diplomacy — strategi memanfaatkan isu keberlanjutan untuk membangun citra positif, sementara praktiknya berlawanan.
Harapan terhadap komitmen iklim Indonesia sebenarnya pernah tinggi. Pada 2022, di sela KTT G20 di Bali, Indonesia memperoleh skema pendanaan transisi energi Just Energy Transition Partnership (JETP). Meski skema itu tidak sempurna, setidaknya ada sinyal Indonesia ingin memutus ketergantungan pada energi fosil.
Namun seiring waktu, komitmen itu dinilai kian melemah. Hashim Djojohadikusumo bahkan pernah menyatakan di Rapimnas Kadin Indonesia akhir 2025 bahwa Indonesia hanya akan melakukan phase-down, bukan phase-out energi fosil. Pernyataan itu memunculkan pertanyaan lanjutan: apakah kebijakan phase-down berlandaskan kepentingan nasional atau kepentingan bisnis pribadi di sektor migas?
Sinyal melemahnya komitmen iklim Indonesia juga pernah muncul di forum internasional. Pada 2025, dalam KTT Iklim COP30 di Belem, Brasil, koalisi masyarakat sipil internasional menganugerahkan Fossil of the Day Awards kepada Indonesia. Penghargaan itu diberikan karena pemerintah menempatkan pelobi industri bahan bakar fosil dalam daftar delegasi resmi.
Penghargaan tersebut menjadi cermin bagaimana dunia melihat arah kebijakan iklim Indonesia. Bagi negara yang pernah mendapat kepercayaan pendanaan transisi energi, citra itu jelas merugikan posisi diplomasi Indonesia di meja perundingan iklim global.
Sebagai pembayar pajak, publik berhak mendesak pemerintah memperbaiki diplomasi iklim yang dinilai kedodoran. Salah satu caranya adalah mendorong Hashim Djojohadikusumo mundur dari posisi Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim. Desakan itu bukan soal kedengkian, melainkan upaya menyelamatkan kredibilitas diplomasi iklim Indonesia.
Tanpa perbaikan, sulit bagi Indonesia mengatasi krisis iklim — baik dalam mitigasi pengurangan emisi gas rumah kaca maupun adaptasi terhadap dampaknya. Posisi Hashim sebagai pengusaha migas sekaligus utusan iklim menjadi ujian bagi pemerintah: apakah kepentingan nasional benar-benar diletakkan di atas kepentingan pribadi?
Penutup: Keputusan Kementerian ESDM mengukuhkan Natuna D-Alpha ke perusahaan Hashim Djojohadikusumo menempatkan Indonesia di persimpangan. Pilihan antara menjaga kredibilitas diplomasi iklim atau membiarkan potensi konflik kepentingan berlanjut akan menentukan posisi Indonesia di peta transisi energi global beberapa tahun ke depan.