BOGOR — Dinas Pendidikan Kota Bogor mengumpulkan pengawas, penilik, pemilik Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), organisasi mitra PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas), serta pengelola PKBM dalam sebuah pertemuan di Hotel Onih, Kamis (6/8/2026). Agenda utamanya menyamakan persepsi dalam menurunkan angka putus sekolah.
Jenal Mutaqin menegaskan, koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program ini. Ia meminta jajaran Kasi Kemasyarakatan di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk bergerak aktif menjemput warga yang memutuskan berhenti sekolah.
“Selama semua stakeholder saling berkoordinasi, kita harus jemput bola. Kasi Kemasyarakatan dari kecamatan dan kelurahan juga harus giat lagi door to door kepada warga yang putus sekolah,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan ekonomi keluarga, jarak sekolah, hingga kebutuhan perlengkapan pendidikan masih menjadi faktor utama anak tidak melanjutkan sekolah. Namun demikian, pemerintah telah menyiapkan solusi agar akses pendidikan tetap terbuka.
Jenal menyebut keberadaan PKBM yang tersebar di sejumlah kelurahan bisa menjadi jawaban bagi warga yang terkendala biaya. Fasilitas belajar yang disediakan pemerintah disebutnya tidak membebani orang tua.
“Lewat PKBM itu gratis, dan lokasinya juga dekat. Alat-alat sekolah juga kita berikan. Saya rasa tidak ada lagi alasan untuk tidak bersekolah,” tegasnya.
Ia meminta seluruh penggiat pendidikan didukung aparatur wilayah dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mengoptimalkan pendekatan kepada masyarakat. Harapannya, setiap anak yang putus sekolah bisa kembali memperoleh kesempatan belajar.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Herry Karnadi menyebut pertemuan ini menjadi bagian dari upaya evaluasi program yang sudah berjalan. Salah satu yang diandalkan adalah Gebyar PKBM yang digelar pada Juni 2026.
“Sehingga para pengawas, penilik, SKB, organisasi mitra PAUD dan Dikmas serta PKBM harus bergerak menjemput masyarakat,” kata Herry.
Pemkot Bogor juga akan membentuk Kelompok Belajar (Pokjar) untuk kelurahan yang belum memiliki PKBM. Saat ini, masih ada 14 kelurahan yang belum terjangkau layanan pendidikan nonformal tersebut.