BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat bicara soal potensi gangguan di proyek strategis nasional. Ia secara khusus meminta Kapolda Jawa Barat dan Pangdam III/Siliwangi menempatkan personel pengamanan di kawasan TPPAS Legok Nangka selama 24 jam nonstop.
Instruksi itu disampaikan Dedi dalam keterangan resminya pada Jumat (31/7/2026). Menurut dia, pengawalan ketat diperlukan agar proses konstruksi berjalan lancar tanpa intervensi pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan secara ilegal.
Dedi menegaskan tidak ada satu pun pihak yang boleh masuk ke area proyek untuk meminta jatah angkutan material. Ia menyebut praktik semacam itu kerap terjadi di proyek-proyek besar, mulai dari meminta ritasi pengiriman pasir, batu, hingga pungutan liar yang dibungkus berbagai alasan.
"Saya sudah minta Pak Kapolda dan Pak Pangdam jaga 24 jam. Tidak boleh datang siapa pun ke sini untuk minta ritasi pengiriman pasir, minta ritasi pengiriman batu, dan sejenisnya. Ini adalah jaminan," kata Dedi dalam keterangan yang diterima, Jumat (31/7/2026).
Gubernur membeberkan modus yang sering dipakai oknum saat proyek pembangunan mulai beroperasi. Pola yang paling umum adalah kemunculan kelompok yang mengatasnamakan organisasi tertentu dengan mengenakan seragam atau atribut khas.
"Biasanya ada proyek, besok ada orang yang pakai seragam ke sini. Pakai kaos bawa bendera. Nanti setiap mobil lewat, pungli," ungkapnya.
Tidak hanya itu, Dedi juga menyoroti praktik pengiriman proposal yang mengatasnamakan kegiatan sosial. Jika permintaan tersebut tidak dipenuhi, kelompok tersebut kerap bereaksi dengan ancaman atau tindakan intimidasi.
"Nanti datang lagi kelompok ini, mengajukan proposal untuk peringatan Agustus, tidak diberi, marah. Saya katakan tidak boleh," tegasnya.
TPPAS Legok Nangka merupakan salah satu proyek strategis nasional yang ditargetkan menjadi solusi pengelolaan sampah kawasan Bandung Raya. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional yang selama ini kewalahan menampung volume sampah harian.
Dengan adanya pengamanan ekstra dari aparat gabungan TNI-Polri, Dedi berharap pembangunan fisik dapat berjalan sesuai jadwal. Ia memastikan tidak ada ruang bagi praktik pungutan liar yang selama ini menjadi momok proyek-proyek infrastruktur di daerah.